Rembang, Rembangcyber.net – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar sosialisasi Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Produk UMKM Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik, di Joglo Wafi Rembang, Jawa Tengah, Selasa (14/5/2024).
Kegiatan bertujuan mewujudkan transaksi belanja pemerintah yang pro Produk Dalam Negeri (PDN) dan pro pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Fendi Dharma Saputra mendorong produk-produk UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) untuk bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
“Melalui Instruksi Presiden (Inpres), pemerintah memberikan kesempatan produk luar negeri hanya berkisar 5 persen. Kita lihat keinginan pemerintah melalui Inpres nomor 2 tahun 2022 sudah memberikan target bahwa paling tidak penggunaan produk dalam negeri ini 95 persen,” terangnya.
Fendi menambahkan, 40 persen minimum pembelanjaan dialokasikan untuk produk-produk UMKK.
“Selain itu, sistem pembelanjaan barang / jasa sebanyak 30 persen melalui e-Katalog,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI, Harmusa Oktaviani mengungkapkan penyebaran informasi produk barang dan jasa dari pelaku UMKM hingga saat ini masih sangat rendah.
“Tiap kali kita melakukan giat saya yakin pasti akan diposting. Alangkah baiknya produk-produk kita yang kita pasarkan itu, kita posting setiap hari. Bukan hanya kegiatan-kegiatan sosial kita” ujarnya.
Harmusa berharap dengan adanya sosialisasi ini, bisa menambah pengetahuan pelaku UMKM mempromosikan produknya ke kancah nasional.
Senada, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop dan UKM) Kabupaten Rembang, M Mahfudz mengakui pelaku UMKM yang terlibat di pengadaan barang / jasa di Kabupaten Rembang masih rendah.
“Data evaluasi LKPP masih sekitar 177 dari jumlah UMKM 52.000. Sehingga masih sangat rendah,” terangnya.
Hal tersebut disebabkan minimnya pelaku UMKM kurang memahami alur pengadaan barang / jasa melalui e-Katalog.
Mahfudz meminta kepada pelaku UMKM agar tidak gagap terhadap transformasi penjualan melalui e-katalog. Pihaknya mengklaim Pemerintah Kabupaten Rembang sangat pro UMKM. Pasalnya, 75 persen pengadaan barang dan jasa dialokasikan untuk UMKM.
“Dari target melalui UMKM itu 30%. Kebetulan Kabupaten Rembang 2023, 75% penyedianya UMKM. Sangat tinggi prosentasenya. Untuk kuantitas penyedia baru sekitar Rp 100 jutaan,” pungkasnya. Rom
