 |
| Nelayan cantrang Rembang longmarch menuju Gedung DPRD Rembang. Foto (Rom/Rembangcyber.com) |
REMBANG, REMBANGCYBER.COM – Ribuan nelayan di Rembang Tengah menggelar aksi demo menolak kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelarangan cantrang yang berlaku sejak 1 Januari 2018, Senin (8/1/2018).
Aksi dilakukan dengan longmarch sepanjang 1,5 kilometer di Jalur Pantura Rembang mulai Jembatan Karanggeneng hingga Gedung DPRD Rembang sambil membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap larangan cantrang.
Selanjutnya, mereka malakukan orasi di depan Gedung DPRD Rembang.
Akibat aksi ini, arus lalulintas di Jalur Pantura Rembang macet total lebih dari satu jam. Agar tak semakin parah, Satlantas Polres Rembang dengan sigap mengurai kemacetan dengan mengalihkan kendaraan yang melintas baik dari arah Semarang atau surabaya ke jalur alternatif.
Demo nelayan kali ini, tidak hanya diikuti kaum pria saja, tapi juga melibatkan anak istri keluarga nelayan, buruh bongkar dan karyawan pabrik pengolahan ikan.
Para nelayan ditemui Bupati Rembang Abdul Hafidz, Wakil Bupati Bayu Andriyanto, Wakil Ketua DPRD Bisri Cholil Laquf, dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Di hadapan ribuan pemdemo, Bupati Hafidz berjanji akan memfasilitasi perwakilan nelayan untuk bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Presiden RI Joko Widodo untuk meminta agar cantrang tidak dilarang.
Hafidz juga mengimbau para nelayan cantrang tidak melakukan unjuk rasa ke Istana Negara di Jakarta karena selain membuang banyak tenaga, juga menghabiskan banyak biaya.
“Nggak usah ke Jakarta. Tak atasane aku dan perwakilan nelayan. Saya minta waktu ketemu Pak Presiden. Ketemu Presiden ada birokrasinya,” ucapnya.
Sementara itu, pengunjuk rasa mengancam tetap berangkat demonstrasi tetap ke Jakarta, apabila hingga 14 Januari nanti, penggunaan jaring cantrang tetap dilarang.
Pasalnya, sejak larangan cantrang diberlakukan, dampaknya sudah sangat dirasakan nelayan. Mereka tak bisa melaut sehingga tak ada penghasilan. Ratusan kapal cantrang di Rembang terpaksa menganggur.
Setelah mendapat kepastian dukungan Bupati Rembang, Abdul Hafidz, peserta aksi membubarkan diri dengan tertib. (Rom)
