 |
| Bupati Rembang H Abdul Hafidz saat Dinamika Pembangunan di Sluke. (Rom/Rembangcyber) |
REMBANGCYBER, KOTA – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digelontorkan pemerintah memicu pro kontra di tengah masyarakat. Pasalnya, data penerima manfaat dari program tersebut banyak yang tidak tepat sasaran.
Atas ketidakvalidan data tersebut, sejumlah masyarakat terutama kepala desa dan BPD mendesak adanya revisi data.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Rembang H Abdul Hafidz mengatakan data keluarga penerima manfaat BPNT berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) bukan dari Pemkab Rembang.
Pihaknya sudah meminta BPS selaku lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pendataan agar melakukan koordinasi dengan Pemkab.
“Supaya data kemiskinan dirembug di tingkat RT. Di RT disusun datanya, kemudian dikumpulkan di desa jadi database desa. Kemudian dikumpulkan semua menjadi database kabupaten. Ini yang akan kami sampaikan untuk memperbaiki data melalui Pak Gubernur untuk dimasukkan ke database kementerian sosial yang mana sudah saya sampaikan keluhan terkait BPNT saat teleconference beberapa waktu lalu di acara Bursa Inovasi desa di hadapan seluruh kades,” ungkap Hafidz saat acara Dinamika Pembangunan di Kecamatan Sluke, Selasa (6/11/2018).
Meski menuai pro kontra, pembagian BPNT secara umum di Kabupaten Rembang dapat berjalan lancar.
Bupati meminta agar sementara program BPNT bisa jalan terlebih dahulu, sambil akan terus diperbaiki data penerimanya.
“Perubahan data bisa dilakukan saat update data enam bulanan. Dulu tiga tahun sekarang enam bulan. Jadi kalau kita sudah punya database melalui data SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) itu akan kami segera serahkan ke Pak Gubernur yang nanti akan dilanjutkan ke kementerian sosial,” tambahnya.
Terkait kuota, tambah Hafidz, tentu tidak dapat mengakomodir semuanya. Untuk mengatasi keterbatasan kuota, pihak desa diharapkan bisa meranking warga miskin sesuai tingkat yang paling sangat membutuhkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Rembang H Bayu Andriyanto menambahkan ketidakakuratan data penerima BPNT tidak hanya di Rembang saja, melainkan di kabupaten lainnya.
“Untuk itu semuanya diharapkan dapat memahaminya. Terkait teknis di lapangan untuk verifikasi data, kita akan bekerjasama dengan dinas terkait dan kepala desa untuk mencocokkan data,” tegas Wabup Bayu. (Rom)